Informasi dan kegiatan terbaru dalam upaya mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Home<\/span><\/a><\/li><\/ol><\/nav><\/div><\/div><\/div><\/div>\nRegulasi<\/span>\n<\/div>Akses dokumen hukum, kebijakan, dan pedoman terbaru Kemenag Kota Madiun<\/h2><\/div><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Undang-undang<\/h4><\/a><\/li>Peraturan Pemerintah<\/h4><\/a><\/li>Peraturan Presiden<\/h4><\/a><\/li>PMA<\/h4><\/a><\/li>KMA<\/h4><\/a><\/li>Surat Edaran<\/h4><\/a><\/li><\/ul><\/div>Undang-undang<\/h4><\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\nHimpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyiaran Digital<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomer 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Haji<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomer 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomer 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomer 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi UU<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN<\/span>)<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang P E R S<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesaia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik<\/a><\/li>\nPenetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1\/PNPS<\/span> Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan\/Atau Penodaan Agama<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara<\/a><\/li>\nUndang-Undang 1946 Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi<\/a><\/li>\nUndang \u2013 Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)<\/a><\/li>\nUndang \u2013 Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)<\/a><\/li>\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang<\/a><\/li>\nUndang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>Peraturan Pemerintah<\/h4><\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\nPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL<\/a><\/li>\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN<\/a><\/li>\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUK N PAJAK YANGBERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA<\/a><\/li>\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAINEGERI SIPIL<\/a><\/li>\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSIPEMERINTAHAN<\/a><\/li>\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN<\/a><\/li>\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBAD H HAJI<\/a><\/li>\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEMDAN TRANSAKSI ELEKTRONK<\/a><\/li>\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK<\/a><\/li>\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL<\/a><\/li>\nPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>Peraturan Presiden<\/h4><\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\nPerpres No 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>PMA<\/h4><\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\nPMA nomor 47 Tahun 2017 tentang pengelolaan dana haji<\/a>PMA nomor 58 Tahun 2017 tentang kepala madrasah<\/a><\/li>\nPMA nomor 35 Tahun 2016 tentang lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejani Katolik<\/a><\/li>\nPMA Nomer 12 Tahun 2016 Ttg Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di luar kantor urusan agama<\/a><\/li>\nPMA Nomer 29 Tahun 2015 Ttg Perubahan Atas PMA Nomor 14 Tahun 2012 Ttg Penyelenggaraan Haji Reguler<\/a><\/li>\nPMA Nomer 68 Tahun 2015 Ttg Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah<\/a><\/li>\nPMA Nomer 67 Tahun 2015 Ttg Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama<\/a><\/li>\nPMA Nomer 44 Tahun 2014 Ttg Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji<\/a><\/li>\nPMA Nomer 43 Tahun 2014 Ttg Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profei Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kementerian Agama<\/a><\/li>\nPMA Nomer 90 Tahun 2013 Ttg Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah<\/a><\/li>\nPMA Nomer 13 Tahun 2014 Ttg Pendidikan Keagamaan Islam<\/a><\/li>\nPMA Nomer 14 Tahun 2014 Ttg Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Dan Penegrian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat<\/a><\/li>\nPMA Nomer 29 Tahun 2014 Ttg Kepala Madrasah<\/a><\/li>\nPMA No. 6 Tahun 2014 Ttg Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi<\/a><\/li>\nPMA No. 3 Tahun 2014 Ttg Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi<\/a><\/li>\nPMA No. 10 Tahun 2010 Ttg Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama<\/a><\/li>\nPMA No. 90 Tahun 2013 Ttg Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah<\/a><\/li>\nPMA No. 75 Tahun 2013 Ttg Layanan Pengadaan Barang & Jasa<\/a><\/li>\nPMA No. 4 Tahun 2013 Ttg Pengelolaan Dana Abadi Umat<\/a><\/li>\nPMA No. 34 Tahun 2013 Ttg Pengisian Sisa Kuota Haji Nasional<\/a><\/li>\nPMA No. 30 Tahun 2013 Ttg Bank Penerima Setoran<\/a><\/li>\nPMA No. 3 Tahun 2013 Ttg Organisasi & Tata Kerja Asrama Haji<\/a><\/li>\nPMA No. 14 Tahun 2012 Ttg Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler<\/a><\/li>\nPMA No. 28 Tahun 2013 Ttg Disiplin Kehadiran PNS<\/a><\/li>\nPMA No. 22 Tahun 2011 Ttg Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Haji Khusus<\/a><\/li>\nPMA No. 13 Tahun 2012 Ttg Organisasi & Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag<\/a><\/li>\nPMA No. 6 Tahun 2010 Ttg Prosedur & Persyaratan Pendaftaran Haji<\/a><\/li>\nPMA no. 5 Tahun 2010 Ttg Penetapan PHBI Tk. Kenegaraan<\/a><\/li>\nPMA No. 10 Tahun 2010 Ttg Organisasi Tata Kerja<\/a><\/li>\nMA No. 1 Tahun 2010 Ttg Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama<\/a><\/li>\nPMA No. 4 Tahun 2009 Ttg Administrasi Pendaftaraan Wakaf Uang<\/a><\/li>\nPMA No. 3 Tahun 2006 Ttg Organisasi & Tata Kerja Departemen Agama<\/a><\/li>\nPMA No. 8 Tahun 2006 Ttg Visi Misi Departemen Agama<\/a><\/li>\nPMA No. 21 Tahun 2006 Ttg Petunjuk Penyusunan Akuntabilitas Kinerja<\/a><\/li>\nPMA No. 11 Tahun 2007 Ttg Pencatatan Nikah<\/a><\/li>\nPMA No. 8 Tahun 2007 Ttg Pengawasan Di Lingkungan Depag<\/a><\/li>\nPMA No. 9 Tahun 2007 Ttg Baperjakat<\/a><\/li>\nPMA No. 1 Tahun 2008 Ttg Perubahan PMA No. 15 Tahun 2006<\/a><\/li>\nPMA No. 19 Tahun 2009 Ttg Pembentukan KUA Jatim<\/a><\/li>\nPMA No. 2 Tahun 2008 Ttg Standar Kompetensi Lulusan Dan Isi PAI & Bahasa Arab Di Madrasah<\/a><\/li>\nPMA No. 15 Tahun 2006 Ttg Pendaftaran Haji<\/a><\/li>\nPMA No. 30 Tahun 2005 Ttg Wali Hakim<\/a><\/li>\nPMA No. 21 Tahun 2005 Ttg Pengelolaan Biaya Nikah Rujuk<\/a><\/li>\nPMA No. 31 Tahun 2005 Ttg Pemberian Kuasa & Pendelegasian Wewenang Penandatanganan SK Inpassing JF. Penghulu<\/a><\/li>\nPMA Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama<\/a><\/li>\nPMA Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PMA Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama<\/a><\/li>\nPMA No. 4 Tahun 2014 Ttg Penyediaan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi<\/a><\/li>\nPMA No. 16 Tahun 2010 Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>KMA<\/h4><\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\nKeputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan \/ atau Pengadilan Negeri<\/a>;<\/li>\nKeputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama<\/a>.<\/li>\n